Formasi CPNS 2021

Juli segera!!!

 

 

WTP

Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020 kembali diraih oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

“Dalam mendukung LKPP yang akuntabel dan berkualitas maka Laporan Keuangan Kemenkumham juga harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menggambarkan keuangan organisasi yang sesungguhnya berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi,” tegas Yasonna.

 

 

Info Lelang, untuk informasi lebih lanjut >> https://lelang.go.id/kantor/70/KPKNL-Pontianak.html

RUPBASAN PUBLIK

    Aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai sarana bagi publik intern dan publik ekstern (masyarakat) untuk memudahkan informasi tentang Basan (benda sitaan)/Baran (barang rampasan negara) yang keberadaannya di Rupbasan seluruh Indonesia.

berikut cara penggunaannya berdasarkan wilayah Rupbasan :

 

 

semoga bermanfaat.

Repost Inspektorat jenderal Kemenkumham

 

 

 

RAKER DENGAN DPR, WAMENKUMHAM PAPARAN 7 PRIORITAS NASIONAL

 

 

    Inspektur Jenderal, Razilu hadir serta mendampingi Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Syahrif menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI membahas Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKA dan RKP K/L) Tahun 2022, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI Jakarta, Senin (7/6/2021). 

 

    Tidak hanya Inspektur Jenderal, Wamenkumham juga turut didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Dirjen Imigrasi, Dirjen Pemasyarakatan dan Kepala BPHN, memaparkan tujuh Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional (RPJMN) tahun 2022-2024.  

 

    Berturut-turut Wamenkumham yang kerap disapa Edy ini menyebutkan tujuh Prioritas Nasional.  

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; 3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.  

 

    “Dari tujuh Prioritas Nasional, Kementerian Hukum dan HAM mengemban tiga Prioritas Nasional yaitu satu, Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan fokus kegiatan pendidikan anak pada LPKA dan Pengembangan kompetensi SPPA bagi aparatur Penegak hukum”, papar Wamenkumham Edy.  

 

    Yang kedua, lanjut Edy, Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan fokus kegiatan Penyusunan peta potensial ekonomi kekayaan intelektual komunal.  

 

    “Ketiga, Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan fokus kegiatan pada penataan regulasi, perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, penguatan sistem anti korupsi dan peningkatan akses terhadap keadilan”, tutur Wamenkumham.  

 

 

#repostDitjen Pemasyarakatan

 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga menyatakan bahwa, masyarakat merupakan salah satu elemen penting pendukung keberhasilan pembinaan yang dilakukan institusi Pemasyarakatan mencapai tujuannya, yaitu reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) kembali berdaya guna kembali ke masyarakat dalam pembukaan Rapat Kerja Pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS), di Jakarta, Rabu (2/6).

Sementara itu, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Liberti Sitinjak menerangkan bahwa tujuan diadakannya Rapat Kerja Pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS) kali ini untuk meningkatkan pemberdayaan peran POKMAS LIPAS dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan mendukung pelaksanaan restorative Justice. Meningkatkan dukungan stakeholder dari institusi pemerintah, khususnya pemerintah daerah terhadap Pemberdayaan POKMAS LIPAS.  

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bapas Seluruh Indonesia. Pejabat Administrator di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Unsur Pemerintah daerah diwakili oleh perwakilan 55 Kabupaten Kota dan 96 POKMAS LIPAS dari seluruh Indonesia.